• Rabu, 17 November 2021 Pimpinan dan seluruh warga Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang prima, profesional dan bebas dari korupsi. Bantu kami mewujudkannya dengan melaporkan segala bentuk tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. RSPAD Gatot Soebroto siap untuk Zona Integritas WBK dan WBBM!
Dasar Hukum

Dasar Hukum

LANDASAN HUKUM

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
  4. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/611/VII/2011 tentang Pengangkatan Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
  5. KEPUTUSAN KEPALA RSPAD GATOT SOEBROTO NOMOR KEP/ 333 / VII /2021 TANGGAL 17 JULI  2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN RSPAD GATOT SOEBROTO.

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT

RSPAD GATOT SOEBROTO

RSPAD fix

PEDOMAN PENGELOLAAN 

INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN RSPAD GATOT SOEBROTO

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA RSPAD GATOT SOEBROTO

NOMOR KEP/ 333 / VII /2021 TANGGAL 17 JULI  2021

KEPUTUSAN KEPALA RSPAD GATOT SOEBROTO

Nomor Kep / 333 / VII / 2021

tentang

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN RSPAD GATOT SOEBROTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSPAD GATOT SOEBROTO

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan layanan informasi publik secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan  Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;

  5. MEMUTUSKAN:  

    Menetapkan : 1. Pedoman  Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan  RSPAD Gatot Soebroto.

  6. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri



 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal                          ditetapkan.


 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juli 2021

KEPALA RSPAD GATOT SOEBROTO,


C:\Users\Setum Sdirum RSPAD\Pictures\TTD Pejabat\TTD Pejabat 2022\Ka RSPAD (Letjen Budi).png

 

Tembusan  :           dr. A. BUDI SULISTYA, Sp.THT-KL, M.A.R.S

                                             LETNAN JENDERAL TNI

  1. Kekommed RSPAD Gatot Soebroto

  2. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto

  3. Para Dir RSPAD Gatot Soebroto

  4. Para Kadep dan Kainstal RSPAD Gatot Soebroto

  5. Kanit Jemen Musiko RSPAD Gatot Soebroto 







 

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT Lampiran  Keputusan Kepala

          RSPAD GATOT SOEBROTO RSPAD  Gatot  Soebroto

Nomor    Kep/ 333 /VII /2021

Tanggal  16   Juli  2021



 

PEDOMAN  PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK 

DI LINGKUNGAN  RSPAD GATOT SOEBROTO

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto yang dimaksud : 

  1. Pengelolaan Informasi Publik adalah kegiatan  penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau  pelayanan informasi publik.  

  2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang  bertanggung jawab di bidang penyimpanan,  pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan  informasi di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto. 

  3. Atasan PPID adalah Dirum RSPAD Gatot Soebroto. 

  4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang  selanjutnya disebut PPID adalah pejabat setingkat  Jabatan Tinggi Pratama pada Direktorat Umum yang  tugas dan tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan  pelayanan masyarakat. 

  5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan  tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,  baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,  didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai  kemasan dan format sesuai dengan perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau  non-elektronik. 

  6. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan,  penyusunan, dan pencatatan data, gambar, dan suara  untuk bahan informasi publik.

  7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,  disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh  RSPAD Gatot Soebroto yang berkaitan dengan  penyelenggara dan penyelenggaraan RSPAD Gatot Soebroto sesuai dengan  peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan  informasi publik, serta informasi lain yang berkaitan  dengan kepentingan publik.  

  8. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak  dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik  sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di bidang Keterbukaan Informasi Publik. 

  9. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan  informasi sebagai Informasi yang dikecualikan  berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan  Informasi Publik.  

  10. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang  konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi  diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan  secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat  melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada  membukanya atau sebaliknya. 

  11. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi  menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan  pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar  pelayanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa  informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi  nonlitigasi. 

  12. Petugas Informasi adalah anggota RSPAD Gatot Soebroto yang ditunjuk oleh Karumkit RSPAD meliputi anggota Infolahta, Unit Pen/PKRS yang bertugas membantu tugas  PPID dalam penyediaan  dan/atau Pelayanan Informasi Publik. 

  13. Petugas Dokumentasi adalah anggota RSPAD Gatot Soebroto yang ditetapkan PPID yang  bertugas membantu tugas PPID.  

  14. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi  keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi  Publik yang berada di bawah penguasaan RSPAD Gatot Soebroto, tidak termasuk Informasi Publik yang  dikecualikan. 

  15. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang  menggunakan informasi publik sebagaimana yang diatur  dalam undang-undang tentang Keterbukaan Informasi  Publik.

  16. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut  Pemohon adalah warga negara Indonesia dan/atau badan  hukum Indonesia yang mengajukan permohonan  Informasi Publik. 

  17. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi  antara Pemohon Informasi Publik dengan RSPAD Gatot Soebroto yang berkaitan dengan hak memperoleh dan  menggunakan informasi berdasarkan peraturan  perundang-undangan. 

  18. Kepala RSPAD Gatot Soebroto adalah Kepala rumah sakit  yang menyelenggarakan urusan  administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto. 

  19.  

    Pasal 2

     

    Pengaturan Pedoman Pengelolaan Informasi Publik bertujuan untuk  terselenggaranya pengelolaan informasi publik yang cepat dan  tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta akurat,  efisien, efektif, dan terintegrasi di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto.

     

    BAB II

    PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

     

    Bagian Kesatu

    Struktur

     

    Pasal 3

  20. Pengelolaan informasi publik RSPAD Gatot Soebroto  dilaksanakan oleh PPID. 

  21. PPID terdiri atas : 

  22. Atasan PPID; 

  23. PPID; 

  24. Bidang pelayanan informasi; 

  25. Bidang pelayanan dokumentasi dan 

  26. Bidang penyelesaian sengketa informasi. 


  27.  

    Bagian Kedua

    Tugas

     

    Pasal 4

  28. Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat  (2) huruf a bertugas merumuskan dan melaksanakan  kebijakan dalam pengelolaan Informasi Publik di  lingkungan RSPAD Gatot Soebroto. 

  29. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) atasan PPID menyelenggarakan fungsi: 

  30. pemberian arahan dan pertimbangan kepada PPID  dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan 

  31.  

    b. pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan  oleh Pemohon Informasi Publik.

     

    Pasal 5

  32. PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2  huruf b bertugas melaksanakan Pengelolaan Informasi  Publik. 

  33. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat 1 PPID  menyelenggarakan fungsi: 

  34. pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;

  35. penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi  Publik; 

  36. pengujian konsekuensi; 

  37. penyelesaian Sengketa Informasi Publik;  

  38. pengembangan Pengelolaan Informasi Publik; 

  39. penyusunan laporan semester dan tahunan  pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik; 

  40. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan  Pengelolaan Informasi Publik. 

  41. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID dibantu petugas pendokumentasian dan petugas layanan  informasi. 

  42.  

    Pasal 6 

  43. Bidang Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c bertugas memberikan  pelayanan Informasi Publik.

  44. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat 1 bidang pelayanan informasi menyelenggarakan  fungsi dalam: 

  45. penyiapan Informasi Publik;  

  46. pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik; 

  47. penyebarluaskan Informasi Publik secara berkala,  serta merta dan menyediakan informasi publik yang  tersedia setiap saat; dan 

  48. penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi  publik kepada PPID. 

  49.  

    Pasal 7 

  50. Bidang penyelesaian sengketa informasi sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf e bertugas mewakili  kepentingan hukum RSPAD Gatot Soebroto dalam  menghadapi proses penyelesaian Sengketa Informasi  Publik di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan  berdasarkan kuasa khusus dari Kepala RSPAD dan/atau Atasan  PPID. 

  51. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat 1 bidang penyelesaian sengketa informasi  menyelenggarakan fungsi: 

  52. pemberian penjelasan atau keterangan dalam proses  penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan 

  53. pelaporan pelaksanaan proses penyelesaian Sengketa  Informasi Publik kepada pemberi kuasa melalui PPID .








  54.  

    BAB III

    INFORMASI PUBLIK RSPAD GATOT SOEBROTO

     

    Bagian Kesatu

    Umum

     

    Pasal 8

  55. Informasi Publik RSPAD Gatot Soebroto meliputi: 

  56. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 

  57. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan 

  58.  

    c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.  

  59. Informasi Publik RSPAD Gatot Soebroto  sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 disusun secara rinci dalam Daftar  Informasi Publik. 

  60. Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh PPID. 

  61. Selain Informasi Publik RSPAD Gatot Soebroto  sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 PPID menetapkan  informasi yang dikecualikan. 

  62.  

    Bagian Kedua

    Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara  Berkala

     

    Pasal 9

  63. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara  berkala meliputi: 

  64. informasi tentang profil RSPAD Gatot Soebroto; 

  65. ringkasan informasi tentang program dan/atau  kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup  RSPAD Gatot Soebroto; 

  66. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup RSPAD Gatot Soebroto berupa narasi tentang  realisasi kegiatan telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, seperti Laporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 

  67. ringkasan laporan keuangan RSPAD Gatot Soebroto   yang sudah diaudit; 

  68. ringkasan informasi spesifik tentang laporan program  atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan  kepentingan TNI, TNI AD, dan masyarakat banyak;

  69. informasi lain yang dimandatkan oleh peraturan  perundang-undangan untuk diumumkan kepada  publik secara berkala;

  70. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh  informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan  serta proses penyelesaian sengketa informasi publik; 

  71. informasi tentang pengumuman pengadaan barang  dan jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan terkait;  

  72. informasi tentang prosedur peringatan dini dan  prosedur evakuasi keadaan darurat di RSPAD Gatot Soebroto; dan 

  73. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau  kebijakan dan yang mengikat dan/atau berdampak  bagi publik. 

  74. Informasi tentang profil RSPAD Gatot Soebroto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi: 

  75. kedudukan atau domisili, fungsi, visi dan misi  program kesehatan, serta alamat lengkap  RSPAD Gatot Soebroto; 

  76. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan  kerja, beserta nama pejabat struktural dalam lingkup  RSPAD Gatot Soebroto; 

  77. ruang lingkup kegiatan yang dijalankan oleh  RSPAD Gatot Soebroto; dan  

  78. informasi lain tentang profil RSPAD Gatot Soebroto. 

  79. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan  yang sedang dijalankan di RSPAD Gatot Soebroto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b,  meliputi:

  80. nama program/kegiatan; 

  81. penanggung jawab program/kegiatan; 

  82. target dan/atau capaian program serta kegiatan; 

  83. jadwal pelaksanaan program serta kegiatan; 

  84. sumber dan jumlah besaran dana; 

  85. informasi lainnya yang menggambarkan  akuntabilitas program/ kegiatan; 

  86. informasi tentang penerimaan calon pegawai,  dan/calon peserta didik; dan 

  87. informasi tentang penempatan tenaga kesehatan. 

  88. Ringkasan laporan keuangan RSPAD Gatot Soebroto  yang sudah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf d meliputi: 

  89. rencana dan laporan realisasi anggaran; 

  90. neraca; 

  91. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan  yangdisusun sesuai standar akuntansi yang berlaku; dan 

  92. daftar aset dan investasi. 

  93. Ringkasan informasi spesifik tentang laporan program  atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan  kepentingan masyarakat banyak sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf e, meliputi: 

  94. program dukungan manajemen; 

  95. program pengendalian dan pencegahan penyakit; 

  96. program kesehatan masyarakat; 

  97. program pelayanan kesehatan; 

  98. program kefarmasian dan alat kesehatan; 

  99. program penelitian dan pengembangan kesehatan;  dan 

  100. program pengembangan dan pemberdayaan sumber  daya manusia kesehatan. 

  101. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara  berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah  dalam sistem informasi elektronik (e-PPID).

  102.  

    Bagian Ketiga

    Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

     

    Pasal 10

  103. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta  merupakan informasi yang apabila tidak segera  diumumkan akan mengancam hajat hidup orang banyak  dan mengganggu ketertiban umum, dan harus  diumumkan pada saat diperlukan tanpa penundaan. 

  104. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: 

  105. Penanganan pandemi covid-19 di RSPAD Gatot Soebroto.

  106. Penanganan kesehatan dalam situasi krisis/bencana  alam, kegagalan teknologi dan bencana sosial, seperti  banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan  tanah longsor; 

  107. kebocoran/pelepasan bahan-bahan berbahaya,  seperti asap beracun dalam kebakaran hutan; 

  108. Kode Kedaruratan. 

  109. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib  diumumkan melalui sistem informasi elektronik (e-PPID) dan/atau media lainnya.






  110.  

    Bagian Keempat

    Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

     

    Pasal 11

     

    Informasi yang wajib tersedia setiap saat, meliputi : 

  111. daftar Informasi Publik yang berada di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto, tidak termasuk informasi yang  dikecualikan; 

  112. rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja); 

  113. syarat-syarat perijinan, ijin yang diterbitkan dan/atau  dikeluarkan; 

  114. Informasi atas peraturan, keputusan dan/atau kebijakan  serta surat edaran yang telah diterbitkan, antara lain  naskah akademis, risalah rapat, dan proses/tahapan  perumusan; 

  115. data perbendaharaan atau inventaris yang sudah diaudit; 

  116. Informasi atas perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga  berikut dokumen pendukungnya, tidak termasuk  informasi yang dikecualikan; 

  117. daftar penelitian yang dilakukan; 

  118. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik  dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 

  119. organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan RSPAD Gatot Soebroto, antara lain organisasi dan tata  kerja, alokasi anggaran secara umum dan per program, dan data statistik yang dibuat dan dikelola. 

  120. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi  masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau  penyelesaian sengketa Informasi Publik.

  121.  

    Bagian Kelima

    Informasi yang Dikecualikan

     

    Pasal 12

  122. Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang  bersifat rahasia, tidak dapat diumumkan atau diberikan  kepada Pemohon. 

  123. PPID Utama dalam menetapkan Informasi Publik yang  dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat  4 dilakukan melalui pengklasifikasian dan didasarkan  pada pengujian tentang konsekuensi.

  124. Pengklasifikasian dan penentuan jangka waktu informasi  yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan. 



  125.  

    Pasal 13

  126. Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 12 wajib disimpan dan dijaga kerahasiannya  oleh PPID.  

  127. PPID menyimpan Informasi yang dikecualikan  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang undangan.  

  128.       


     

    BAB IV

    PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

     

    Bagian Kesatu

    Umum

     

    Pasal 14

  129. Penyediaan Informasi Publik, meliputi : 

  130. penyusunan Daftar Informasi Publik; 

  131. pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 

  132. pengujian konsekuensi; dan 

  133.  

    d. pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan.

  134. Penyediaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada  ayat 1 dilakukan melalui pengumpulan, penyeleksian,  penyimpanan dan pendokumentasian. 

  135. Penyimpanan dan pendokumentasian sebagaimana  dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  136.  

    Bagian Kedua

    Penyusunan Daftar Informasi Publik

     

    Pasal 15

  137. Daftar Informasi Publik disusun oleh PPID . 

  138. Dalam melaksanakan penyusunan daftar informasi  publik, dibantu oleh unsur administrasi tiap Departemen/Instalasi dan pejabat unit kerja yang menguasasi informasi.

  139. Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), paling sedikit memuat:  

  140. nomor; 

  141. ringkasan isi informasi; 

  142. pejabat atau unit kerja yang menguasai informasi; 

  143.  

    d. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan  informasi; 

  144. waktu dan tempat pembuatan informasi; 

  145. bentuk informasi yang tersedia; dan

  146. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.  

  147. Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini. 

  148. Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) disampaikan kepada PPID untuk ditetapkan sesuai dengan Formulir 1.a sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini.

  149.  

    Bagian Ketiga

    Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

     

    Pasal 16

  150. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh PPID. 

  151. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling sedikit 1 (satu)  kali dalam satu tahun pada triwulan pertama terhadap  Daftar Informasi Publik yang ditetapkan.

  152. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 untuk memastikan ketersediaan  Informasi Publik yang mutakhir.  

  153.  

    Pasal 17

  154. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dapat mengurangi  dan menambah Informasi Publik dalam Daftar Informasi  Publik. 

  155. Hasil Pemutakhiran Daftar Informasi Publik ditetapkan  oleh PPID sesuai dengan Formulir 2 sebagaimana  tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak  terpisahkan dari Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini.  

  156.  

    Bagian Keempat

    Pengujian Konsekuensi

     

    Pasal 18

  157. Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat  14 huruf c dilaksanakan oleh PPID. 

  158. Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 PPID Utama melibatkan unit terkait yang menguasai informasi. 

  159. Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi  yang dikecualikan.

  160. Pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud  pada ayat 1 dapat dilakukan :

  161. sebelum adanya permohonan Informasi Publik;

  162. pada saat adanya permohonan Informasi Publik;  atau 

  163. pada saat menghadapi Sengketa Informasi Publik.  

  164.  

    Pasal 19

  165. PPID dapat meminta pertimbangan Atasan PPID  dalam melakukan Pengujian Konsekuensi. 

  166. PPID dalam melakukan Pengujian Konsekuensi  wajib:  

  167. menyebutkan secara jelas dan terang informasi yang  akan dilakukan Pengujian Konsekuensi; 

  168. mencantumkan undang-undang yang dijadikan  dasar pengecualian; 

  169. mencantumkan konsekuensi; dan 

  170. mencantumkan jangka waktu pengecualian. 

  171. Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat  2 dibuat dalam lembar Pengujian Konsekuensi  sesuai  dengan Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini. 

  172. Hasil Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada  ayat 3 ditetapkan oleh PPID dalam bentuk  penetapan informasi yang dikecualikan sesuai dengan  Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini. 

  173.  

    Bagian Kelima

    Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

     

    Pasal 20

  174. Pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan  oleh PPID.

  175. Dalam melakukan pengubahan klasifikasi informasi yang  dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID melibatkan unit terkait yang menguasai informasi.  

  176. Pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam lembar  pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan  sesuai dengan Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini. 

  177. Hasil pengubahan klasifikasi informasi yang dikeculikan  sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh PPID  dalam bentuk penetapan pengubahan informasi  yang dikecualikan sesuai dengan Formulir 6 sebagaimana  tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak  terpisahkan dari Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini. 



  178.  

    BAB V

    PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

     

    Bagian Kesatu

    Umum

     

    Pasal 21

  179. Pelayanan Informasi Publik dilakukan secara langsung  dan/atau melalui sistem informasi elektronik (e-PPID). 

  180. Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada  ayat 1 dilakukan pada hari kerja, dengan ketentuan  sebagai berikut:  

  181. hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul  08.30 sampai dengan pukul 15.30;  

  182. hari Jum’at mulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00; atau 

  183. berdasarkan jam kerja yang ditetapkan. 

  184.  

     

    Pasal 22

  185. PPID dalam memberikan  Pelayanan Informasi Publik tidak membebankan biaya  dari Pemohon. 

  186. Dalam hal Pemohon memerlukan penggandaan atas  Informasi Publik yang diperlukan, biaya penggandaan  ditanggung oleh Pemohon.  

  187.  

    Pasal 23

  188. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Informasi  Publik, PPID harus menetapkan maklumat Pelayanan Informasi Publik. 

  189. Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 merupakan pernyataan kesanggupan PPID dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik.  

  190. Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) berupa pernyataan “PPID  RSPAD Gatot Soebroto Memberikan Pelayanan Informasi  Secara Cepat, Tepat Waktu, Cara Mudah dan Sederhana”.  

  191.  

    Bagian Kedua

    Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

     

    Pasal 24

  192. Pemohon dapat mengajukan permohonan secara tertulis atau tidak tertulis kepada PPID. 

  193. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat  disampaikan melalui sistem informasi elektronik (e-PPID) atau datang langsung. 

  194. Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik,  Pemohon harus menyertakan: 

  195. fotokopi kartu tanda penduduk; 

  196. fotokopi pengesahan badan hukum Indonesia bagi Pemohon yang merupakan badan hukum; atau

  197. surat kuasa yang dibubuhi materai Rp.6.000,- apabila dikuasakan.  

  198. Permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat  2 sesuai dengan Formulir 7 sebagaimana tercantum  dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  terpisahkan dari Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini. 

  199. Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan secara  tidak tertulis, Petugas Informasi menuangkan  permohonan dalam formulir yang dibuat sesuai Formulir 7 sebagaimana dimaksud pada ayat 3. 

  200.  

    Pasal 25

  201. Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan secara  langsung dan telah memenuhi syarat, Petugas Informasi  memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permohonan informasi kepada Pemohon sejak diterimanya  permohonan Informasi Publik.  

  202. Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan melalui  sistem informasi elektronik (e-PPID), Petugas Informasi  memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan  permohonan Informasi Publik kepada Pemohon. 

  203.  

    Pasal 26

     

    Petugas Informasi mencatat permohonan Informasi Publik  dalam Buku Register Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan  Formulir 8 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini. 

    Pasal 27

  204. PPID wajib memberikan  respon atas Permohonan Informasi paling lambat 10  (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan  Informasi Publik. 

  205. Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

  206. jawaban atas Informasi Publik sesuai yang  dibutuhkan oleh pemohon sesuai dengan Formulir 10  sebagaimana tercantum dalam lampiran yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini;  

  207. Informasi Publik yang dimohonkan termasuk dalam  kategori Informasi Publik yang dikecualikan;  dan/atau 

  208. keterangan bahwa Informasi Publik yang dibutuhkan  oleh Pemohon sedang disiapkan dengan disertai  alasan. 

  209. Dalam hal respon berupa keterangan bahwa Informasi  Publik yang dibutuhkan oleh Pemohon sedang disiapkan  sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, PPID dapat  melakukan perpanjangan waktu respon paling lambat 7  (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara  tertulis. 

  210.  

    Pasal 28

  211. Pemohon dapat mengajukan keberatan atas pelayanan  Informasi Publik sesuai dengan Formulir 11 sebagaimana  tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak  terpisahkan dari Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini. 

  212. Pengajuan kepada keberatan atas pelayanan Informasi  Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus  disampaikan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan sebagai berikut: 

  213. penolakan atas permohonan Informasi Publik; 

  214. tidak disediakannya Informasi yang wajib disediakan  dan diumumkan secara berkala; 

  215. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik; 

  216. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak  sebagaimana yang diminta; 

  217. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; 

  218. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 

  219. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

  220. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1  dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak  diterimanya respon atas permohonan Informasi Publik atau sejak berakhirnya jangka waktu pemberian respon. 

  221. Petugas Informasi mencatat pengajuan keberatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam buku register  layanan informasi publik dan memberikan tanda bukti  penerimaan keberatan kepada Pemohon.

  222.  

    Pasal 29

  223. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas  keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)  dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari  kerja sejak diterimanya keberatan.

  224. Dalam hal Atasan PPID tidak memberikan tanggapan  dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan sengketa  informasi ke Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

  225.  

    Pasal 30

  226. Dalam hal terdapat Sengketa Informasi Publik, Atasan  PPID membentuk tim sebagai kuasa dalam penyelesaian  Sengketa Informasi Publik. 

  227. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan  oleh Bidang Penyelesaian Sengketa.  

  228. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur yang menyelenggarakan  hukum dan satuan kerja terkait informasi yang  disengketakan. 



  229.  

    BAB VI

    PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

     

    Bagian Kesatu

    Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi

     

    Pasal 31

  230. PPID Pelaksana wajib menyusun laporan layanan  Informasi Publik yang terdiri: 

  231. laporan semester; dan 

  232. laporan tahunan  

  233. Laporan semester dan tahunan layanan Informasi Publik  PPID Pelaksana disusun sesuai dengan Formulir 9 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini. 


  234.  
  235. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib  disampaikan kepada PPID Utama dalam jangka waktu :  

  236. Laporan semester paling lambat minggu pertama  bulan Agustus tahun berjalan; dan 

  237. Laporan tahunan paling lambat minggu pertama  bulan Februari tahun berikutnya. 

  238. PPID wajib menyusun laporan layanan Informasi  Publik RSPAD Gatot Soebroto. 

  239.  

    Bagian Kedua

    Penyampaian Laporan

     

    Pasal 32

  240. Laporan tahunan layanan Informasi Publik RSPAD Gatot Soebroto disampaikan kepada Atasan PPID paling  lambat setiap tanggal 15 Maret atau hari kerja berikutnya  dalam hal tanggal 15 Maret merupakan hari libur. 

  241. Atasan PPID menyampaikan laporan tahunan layanan  Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  kepada KASAD dan Komisi Informasi Pusat paling lambat  28 Maret atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 28 Maret merupakan hari libur. 



  242.  

    BAB VII

    KETENTUAN PENUTUP

     

    Pasal 33

     

    Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan. 



     

    KEPALA RSPAD GATOT SOEBROTO,


    C:\Users\Setum Sdirum RSPAD\Pictures\TTD Pejabat\TTD Pejabat 2022\Ka RSPAD (Letjen Budi).png

     

    dr. A. BUDI SULISTYA, Sp.THT-KL, M.A.R.S

               LETNAN JENDERAL TNI